KPK Sita Dua Rumah Senilai Rp6,5 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan 2024

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan 2024

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita dua unit rumah mewah di Jakarta Selatan senilai sekitar Rp 6,5 miliar. Rumah-rumah ini diduga dibeli secara tunai pada tahun 2024 menggunakan fee hasil praktik ilegal jual-beli kuota haji tambahan 2023–2024

Kronologi dan Modus Dugaan Korupsi

• Lokasi dan Penyitaan
  KPK melakukan penyitaan pada 8 September 2025 terhadap aset milik seorang ASN di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama (Kemenag).

• Skema Korupsi Kuota Haji
  Dugaan utama adalah penyimpangan atas kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, proporsi kuota seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, terjadi pembagian 50:50, membuka peluang korupsi. Kuota khusus ini bahkan dijual dengan harga mencapai Rp 200–300 juta per orang, sementara jalur furoda bisa dibanderol hingga Rp 1 miliar.

• Kerugian Negara Melonjak
  Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Proses penyidikan masih berlangsung, dengan KPK dan BPK bekerja sama dalam proses audit akhir

Aset Tambahan yang Disita dan Upaya Pemulihan Negara

KPK juga telah mengamankan berbagai aset lain sebagai bagian dari upaya asset recovery. Di antaranya:

• Uang tunai senilai US$ 1,6 juta (sekitar Rp 26 miliar)

• Empat unit kendaraan mewah

• Lima bidang tanah dan bangunan