Inflasi Pangan Meningkat di 235 Kabupaten: Daerah Diminta Bertindak Cepat

Inflasi Pangan Meningkat di 235 Kabupaten: Daerah Diminta Bertindak Cepat

Tantangan ekonomi Indonesia kembali mengemuka. Dalam laporan terbaru, tercatat inflasi pangan meningkat di 235 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai, dan daging ayam menjadi faktor utama yang mendorong laju inflasi di berbagai daerah.

Pemerintah pusat kini menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menekan lonjakan harga pangan yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, beberapa faktor yang mendorong kenaikan inflasi pangan meliputi:

1. Cuaca ekstrem yang mengganggu produksi dan distribusi hasil pertanian.

2. Keterlambatan pasokan logistik antar daerah, terutama di wilayah timur Indonesia.

3. Kenaikan harga pakan ternak dan pupuk yang berdampak pada harga daging dan sayuran.

4. Spekulasi pasar dan penimbunan barang menjelang masa panen dan libur panjang.

Dari sisi konsumen, lonjakan harga ini memukul masyarakat berpenghasilan rendah, di mana porsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan mencapai lebih dari 60% dari total pendapatan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri telah meminta setiap kepala daerah untuk:

• Menjaga ketersediaan stok dan mengaktifkan operasi pasar murah.

• Mengoptimalkan kerja sama antar-daerah (KAD) untuk memperlancar distribusi bahan pokok.

• Mendorong percepatan realisasi anggaran subsidi pangan dan bantuan sosial.

• Menggunakan data inflasi daerah secara mingguan sebagai dasar pengambilan keputusan cepat.

Beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan mulai mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menstabilkan harga pasar melalui sinergi dengan Bulog dan petani lokal.

Selain kebijakan pemerintah, penguatan rantai pasok pangan digital kini menjadi fokus utama.
Platform e-logistik dan marketplace pertanian diharapkan dapat:

• Menghubungkan petani langsung ke pasar konsumen.

• Menekan biaya distribusi dan margin tengkulak.

• Memastikan transparansi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Langkah ini sejalan dengan strategi digitalisasi ekonomi daerah untuk mempercepat transformasi sektor pangan menuju efisiensi dan ketahanan jangka panjang.

Inflasi pangan bukan sekadar isu harga, melainkan persoalan ketahanan ekonomi dan sosial nasional.
Tindakan cepat pemerintah daerah menjadi kunci agar gejolak harga tidak meluas dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat, Indonesia masih punya peluang besar untuk menstabilkan harga dan memperkuat fondasi ekonomi rakyat di tengah tantangan global.