Pemerintah Buka Kembali Tambang Nikel di Raja Ampat, Protes Lingkungan Menguat
 |
| Pemerintah Buka Kembali Tambang Nikel di Raja Ampat, Protes Lingkungan Menguat |
Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah menyetujui kelanjutan aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini memicu gelombang protes dari kalangan masyarakat lokal dan organisasi lingkungan yang khawatir akan kerusakan ekosistem laut serta keanekaragaman hayati di kawasan yang dikenal sebagai “surga bawah laut”.
Tambang nikel yang menjadi pusat kontroversi adalah di Pulau Gag, bagian dari gugusan Raja Ampat. Tambang tersebut dioperasikan oleh perusahaan besar yaitu PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam yang sebelumnya sempat ditahan sementara operasinya menyusul protes publik. Keputusan pemerintah tersebut — meskipun tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel karena berada di luar wilayah geopark yang dilindungi — memancing kritik tajam dari aktivis lingkungan
Para pengamat dan organisasi seperti Greenpeace menyebut bahwa akibat aktivitas pertambangan, telah terjadi kerusakan hutan di pulau-pulau kecil di sekitar Raja Ampat dan degradasi terumbu karang akibat sedimentasi dan limpasan limbah. Kawasan ini sendiri sangat penting secara ekologis, termasuk sebagai bagian dari Coral Triangle dan UNESCO Global Geopark, yang menampung ratusan spesies laut.
Menanggapi protes dan hasil pengawasan, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan selain PT Gag Nikel karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan regulasi lingkungan.Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasi tambang yang masih berjalan termasuk verifikasi izin lingkungan dan dampak ekologis.
Masyarakat adat, tokoh lokal, dan organisasi lingkungan menolak keras keputusan pembukaan kembali tersebut. Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan seluruh kegiatan tambang yang dianggap merusak dan mengancam sumber mata pencaharian berbasis pariwisata dan kelautan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga akan turun langsung memantau situasi di lapangan.
