Gedung Putih Umumkan Kebijakan Ekonomi Baru

Gedung Putih Umumkan Kebijakan Ekonomi Baru

Gedung Putih hari ini mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk memperkuat perdagangan AS, melindungi industri dalam negeri, dan mendukung para pekerja. Kebijakan ini meliputi perubahan tarif impor, kerjasama dagang internasional, serta inisiatif pembangunan tenaga kerja.

Inti Kebijakan Baru

1. Modifikasi Tarif Timbal Balik
   Presiden Donald J. Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang memodifikasi ruang lingkup tarif timbal balik (reciprocal tariffs) yang sebelumnya diumumkan pada 2 April 2025. Tarif-timbal balik ini diterapkan pada impor dari negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan yang merugikan AS. 
   Beberapa barang kini dikeluarkan dari daftar tarif, sementara barang lain dimasukkan. Contohnya, bahan farmasi dan mineral tertentu dikeluarkan dari tarif, sedangkan resin, silikon, dan hidroksida aluminium ditambahkan. 

2. Kerangka Perdagangan “Potensi Penyesuaian Tarif untuk Mitra Selaras” (PTAAP Annex)
   Untuk memperkuat posisi tawar AS secara dagang dan strategis, diciptakan mekanisme baru agar negara-negara mitra yang memenuhi kriteria tertentu bisa mendapatkan pengurangan tarif timbal balik untuk produk-produk tertentu. Kriteria termasuk komitmen mitra dalam kerjasama kekebalan terhadap kerugian perdagangan, dukungan terhadap rantai pasokan domestik AS, dan keamanan nasional.

3. Perjanjian AS-Jepang
   AS juga menerapkan Perjanjian dagang dengan Jepang yang menetapkan tarif dasar minimum 15 % untuk hampir semua impor Jepang, kecuali produk di sektor tertentu seperti otomotif, farmasi generik, dan sumber daya alam yang langka di AS. Jepang akan membuka pasar impor barang pertanian AS serta membeli produk AS pada skala besar, termasuk kendaraan yang disertifikasi sesuai standar AS.

4. Inisiatif untuk Pekerja dan Industri Dalam Negeri
   Gedung Putih juga mengumumkan program untuk memperkuat tenaga kerja dalam keterampilan tinggi ("skilled trades") serta mendukung pendidikan vokasional dan magang. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dengan upah baik dan memperkuat basis industri dalam negeri. 

Potensi Dampak dan Tantangan

Dampak positif yang diharapkan:

• Peningkatan produksi dalam negeri (onshoring) dan pengurangan defisit perdagangan dengan negara-negara mitra.

• Perlindungan terhadap pekerja lokal melalui kebijakan tarif dan dukungan terhadap pelatihan keterampilan.

• Perbaikan sektor industri strategis seperti farmasi, otomotif, dan pertanian.