Defisit APBN Jan-Agt 2025 Mencapai 1,35%: Apa Tantangan untuk Pemerintah & Publik

Warta Hari Ini

25 Sep, 2025

laporan terkini dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit sebesar Rp 321,6 triliun sampai akhir Agustus 2025. Defisit ini setara dengan 1,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

.Meskipun defisit ini belum melewati target tahunan yang telah disetujui, kondisi ini tetap menimbulkan sejumlah tantangan fiskal dan ekonomi yang harus segera ditangani oleh pemerintah, serta dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Artikel ini membahas latar belakang, implikasi, dan tantangan yang muncul, serta sejumlah rekomendasi kebijakan.

Beberapa poin penting yang menjadi latar belakang munculnya defisit sebesar 1,35% PDB pada periode Januari hingga Agustus 2025:

Defisit Rp 321,6 triliun per Agustus, setara 1,35% PDB.
Keseimbangan primer masih positif (surplus sekitar Rp 20-22 triliun), artinya penerimaan negara sudah cukup untuk menutup belanja selain bunga utang.
Realisasi pendapatan negara belum optimal, termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sementara kebutuhan belanja tetap berjalan termasuk subsidi, belanja sosial, dan prioritas pemerintahan. Target defisit tahunan APBN untuk 2025 adalah lebih besar (sekitar 2,5-2,7% PDB), sehingga defisit sampai Agustus masih dalam ruang manuver, tetapi tren pendapatan dan belanja menjadi perhatian utama.

Defisit pada level ini membawa sejumlah implikasi dan risiko jika tidak dikelola dengan baik:

Beban Utang dan Bunga
Karena defisit harus dibiayai, baik dengan penerbitan surat utang dalam negeri atau luar negeri, maka akan ada beban bunga di masa mendatang yang bisa menyedot porsi belanja untuk hal-hal produktif. Bila tingkat bunga global meningkat atau risiko kredit negara memburuk, biaya pinjaman bisa naik.
Ruang Anggaran Terbatas
Pemerintah mungkin memiliki ruang fiskal yang semula diharapkan untuk stimulus, investasi, atau bantuan sosial. Jika pendapatan makin meleset atau belanja mendesak makin tinggi, pemerintah perlu menunda atau memotong program lain agar defisit tidak melebar.
Ketidakpastian Eksternal
Tekanan ekonomi global (perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, suku bunga internasional) dapat mempengaruhi penerimaan PNBP dan ekspor, serta impor barang modal dan bahan baku menjadi lebih mahal, meningkatkan inflasi.
Inflasi dan Nilai Tukar
Bila rupiah melemah akibat kepercayaan investor yang turun atau arus modal keluar, harga barang impor naik → inflasi impor bisa meningkat. Ini langsung mempengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi
Jika belanja modal terlambat atau tidak optimal, maka multiplier effect dari belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan bisa terbuang. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat jika investasi publik dan swasta terbebani ketidakpastian dan pembiayaan.
Kepercayaan Investor dan Pasar
Pemerintah perlu menjaga ekspektasi pasar finansial agar tetap stabil. Defisit yang dianggap terlalu tinggi atau tidak diikuti tindakan korektif bisa menurunkan rating kredit atau menaikkan premi risiko (cost of borrowing).

Agar defisit dan dampaknya bisa terkendali, pemerintah menghadapi beberapa tantangan utama:

Optimalisasi Penerimaan Negara
- Memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan dan administrasi pajak.
- Mengawasi dan menyesuaikan PNBP berdasarkan kondisi komoditas dan perdagangan internasional.
- Pengelolaan aset negara dan BUMN agar bisa memberikan kontribusi yang lebih produktif.
Efisiensi dan Prioritas Belanja
- Mempercepat realisasi belanja modal yang memberikan dampak pertumbuhan jangka panjang.
- Memotong pos belanja yang tidak produktif atau yang memiliki efektivitas rendah.
- Menjaga alokasi subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran agar tidak menjadi beban yang tidak terukur.
Pengelolaan Utang & Pembiayaan Defisit
- Memilih instrumen pembiayaan yang bunga dan tenor serta mata uang yang paling menguntungkan dan tidak terlalu berisiko terhadap fluktuasi kurs.
- Menghindari ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri bila kurs tidak stabil.
Sinergi Kebijakan Fiskal & Moneter
- Kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal harus selaras, agar inflasi, nilai tukar, dan suku bunga tetap terkendali.
- Memantau kondisi eksternal untuk mengantisipasi guncangan seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi dunia, atau perubahan harga komoditas.
Transparansi dan Akuntabilitas
- Melaporkan data fiskal secara terbuka dan berkala agar publik dan investor dapat ikut mengevaluasi kebijakan.
- Pengawasan dari lembaga legislatif dan institusi independen agar implementasi belanja sesuai dengan perencanaan.
Adaptasi Kebijakan dalam Menanggapi Perlambatan Global
- Pemerintah harus fleksibel dan siap merespon perubahan di pasar internasional.
- Diversifikasi ekonomi agar penerimaan tak terlalu tergantung pada komoditas atau perang dagang/manufaktur yang rentan terhadap guncangan.